Regulasi OJK Terbaru soal Aktuaria yang Wajib Diketahui Perusahaan

Regulasi OJK terbaru soal aktuaria tidak berdiri dalam satu aturan tunggal. Perusahaan asuransi perlu membaca beberapa ketentuan sekaligus, terutama POJK 23 Tahun 2023 tentang perizinan dan kelembagaan perusahaan asuransi, POJK 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, serta aturan OJK mengenai produk, laporan keuangan, tata kelola, dan tenaga ahli. Dampaknya jelas: perusahaan harus memiliki aktuaria yang memenuhi syarat, memakai metode perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menyimpan bukti bahwa angka-angka kewajibannya memang masuk akal.

Bagi direksi, aktuaria bukan sekadar nama yang dicantumkan dalam struktur organisasi. Perhitungan aktuaria menentukan premi, cadangan teknis, manfaat polis, kebutuhan modal, dan kemampuan perusahaan membayar klaim. Salah menghitung satu komponen bisa membuat laporan keuangan terlihat sehat, padahal perusahaan kekurangan dana saat klaim jatuh tempo.

Apa saja aturan OJK terbaru yang mengatur aktuaria?

Perusahaan perlu melihat aturan aktuaria sebagai satu rangkaian kewajiban. POJK 23 Tahun 2023 mengatur perizinan dan kelembagaan perusahaan asuransi, termasuk kebutuhan terhadap tenaga ahli dan pengelolaan fungsi penting. Sementara itu, ketentuan kesehatan keuangan mengatur cara perusahaan mengukur kewajiban, cadangan teknis, tingkat solvabilitas, serta kecukupan aset untuk menutup kewajiban kepada pemegang polis.

POJK 71/POJK.05/2016 masih sering menjadi rujukan dalam pembahasan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, bersama perubahan serta aturan pelaksana yang diterbitkan OJK setelahnya. Perusahaan tidak boleh memakai versi lama tanpa memeriksa perubahan ketentuan. OJK beberapa kali memperbarui aturan di sektor perasuransian setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berlaku.

Selain aturan tentang kesehatan keuangan, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan yang mengatur:

• perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, reasuransi, asuransi syariah, serta reasuransi syariah;
• produk asuransi dan saluran pemasaran produk;
• laporan keuangan dan laporan berkala;
• tata kelola perusahaan yang baik;
• manajemen risiko;
• penerapan prinsip syariah bagi perusahaan asuransi syariah;
• penyelenggaraan program pensiun, jika perusahaan bergerak di bidang dana pensiun.

Artinya, perusahaan tidak cukup bertanya, “Apakah kami sudah menunjuk aktuaris?” Pertanyaan yang lebih tepat adalah, “Apakah aktuaris memiliki akses terhadap data, kewenangan yang cukup, dan waktu untuk menguji seluruh asumsi yang memengaruhi kewajiban perusahaan?”

Siapa yang wajib memiliki fungsi aktuaria?

Perusahaan asuransi dan reasuransi membutuhkan fungsi aktuaria untuk menghitung dan menilai kewajiban yang muncul dari kontrak asuransi. Kebutuhan ini paling terlihat pada perusahaan asuransi jiwa, kesehatan, dan perusahaan yang menjual produk dengan manfaat jangka panjang. Perusahaan asuransi umum juga memerlukan perhitungan aktuaria untuk cadangan klaim, terutama pada lini bisnis dengan proses penyelesaian klaim yang panjang.

Dalam praktiknya, perusahaan menunjuk aktuaris perusahaan atau appointed actuary yang bertanggung jawab atas pekerjaan aktuaria. Aktuaris tersebut harus memenuhi persyaratan profesi dan ketentuan pendaftaran yang berlaku di OJK. Gelar akademik saja tidak cukup. Perusahaan perlu memastikan aktuaris memiliki sertifikasi profesi yang relevan serta status terdaftar atau diakui sesuai ketentuan OJK.

Perusahaan juga perlu memisahkan peran aktuaris dari fungsi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Aktuaris tidak boleh berada dalam posisi yang membuatnya harus membenarkan target penjualan atau laba tanpa menguji dampaknya terhadap cadangan dan solvabilitas. Jika direksi meminta cadangan diturunkan agar laporan terlihat lebih baik, aktuaris harus memiliki jalur pelaporan yang memungkinkan ia menyampaikan keberatan secara resmi.

Kewajiban aktuaria yang harus dipenuhi perusahaan

Aktuaris perusahaan bertanggung jawab atas lebih dari sekadar menghitung premi. Ia perlu menilai apakah perusahaan mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan data polis, pengalaman klaim, tingkat pembatalan, biaya, hasil investasi, dan asumsi lain yang relevan.

1. Menghitung cadangan teknis

Cadangan teknis adalah jumlah yang disisihkan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis dan penerima manfaat. Dalam asuransi jiwa, cadangan biasanya berkaitan dengan manfaat yang akan dibayar pada masa depan. Dalam asuransi umum, cadangan dapat mencakup klaim yang sudah dilaporkan tetapi belum selesai serta klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan.

Contohnya, sebuah perusahaan menjual polis kendaraan dengan masa pertanggungan satu tahun. Pada akhir tahun, sebagian klaim masih dalam proses pemeriksaan. Perusahaan tidak boleh menunggu sampai klaim selesai untuk mengakui kewajiban. Aktuaris harus memperkirakan nilai kewajiban berdasarkan informasi yang tersedia, termasuk pola penyelesaian klaim pada periode sebelumnya.

Cadangan yang terlalu rendah dapat membuat laba perusahaan tampak besar dalam jangka pendek. Masalahnya muncul saat pembayaran klaim meningkat dan aset perusahaan tidak cukup untuk menutup kewajiban. Karena itu, perusahaan harus mendokumentasikan metode, asumsi, sumber data, dan alasan perubahan cadangan dari satu periode ke periode berikutnya.

2. Menetapkan asumsi aktuaria

Asumsi aktuaria memengaruhi hasil perhitungan secara langsung. Beberapa asumsi yang umum digunakan meliputi tingkat mortalitas, morbiditas, tingkat pembatalan polis, frekuensi klaim, tingkat inflasi biaya kesehatan, biaya operasional, dan hasil investasi.

Aktuaris tidak boleh mengambil asumsi dari angka industri secara mentah. Data perusahaan sendiri harus menjadi bahan utama jika jumlahnya memadai dan kualitasnya dapat diuji. Misalnya, perusahaan asuransi kesehatan yang mencatat kenaikan biaya rumah sakit sebesar 12 persen dalam dua tahun terakhir perlu menjelaskan alasan penggunaan asumsi biaya kesehatan sebesar 5 persen dalam proyeksi berikutnya.

Setiap asumsi juga harus memiliki catatan. Catatan itu setidaknya menjelaskan sumber data, periode pengamatan, metode pengolahan, perubahan dari periode sebelumnya, dan dampaknya terhadap cadangan atau rasio solvabilitas.

3. Menilai kecukupan premi dan desain produk

Perusahaan harus memastikan premi cukup untuk membayar manfaat, komisi, biaya administrasi, biaya akuisisi, reasuransi, dan biaya lain yang berkaitan dengan produk. Aktuaris biasanya terlibat sejak tahap desain produk, bukan setelah produk siap dijual.

Misalnya, perusahaan menawarkan produk kesehatan dengan premi rendah untuk menarik nasabah baru. Jika manfaat rawat inap tidak dibatasi dengan jelas dan data klaim menunjukkan kenaikan biaya rumah sakit, produk tersebut dapat menghasilkan kerugian sejak awal. Aktuaris perlu menguji skenario tersebut sebelum perusahaan mengajukan produk untuk persetujuan atau pencatatan sesuai prosedur OJK.

Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan OJK mengenai produk asuransi. Klausul manfaat, pengecualian, biaya, pembagian risiko, dan mekanisme perubahan premi harus konsisten dengan perhitungan aktuaria. Jika brosur menyebut manfaat tertentu tetapi model aktuaria memakai batasan yang tidak tercantum dalam polis, perusahaan menghadapi masalah hukum dan reputasi.

4. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban

Aktuaris membantu perusahaan mengukur kewajiban dan dampaknya terhadap tingkat solvabilitas. Perhitungan ini tidak berhenti pada posisi akhir tahun. Perusahaan perlu menguji skenario buruk, seperti kenaikan klaim kesehatan, penurunan hasil investasi, peningkatan pembatalan polis, atau bencana yang memicu klaim dalam jumlah besar.

Hasil pengujian harus masuk ke pembahasan direksi dan komisaris. Jika satu skenario membuat rasio solvabilitas turun di bawah batas internal perusahaan, manajemen perlu menyiapkan tindakan, misalnya menambah modal, mengubah strategi reasuransi, memperbaiki seleksi risiko, atau menyesuaikan desain produk.

5. Menyusun laporan dan memberikan pendapat aktuaria

Aktuaris biasanya menyusun laporan aktuaria dan memberikan pendapat profesional atas hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan tersebut perlu menjelaskan data yang digunakan, metode perhitungan, asumsi, batasan pekerjaan, hasil pengujian, serta temuan yang perlu ditindaklanjuti.

Direksi tidak boleh mengubah kesimpulan aktuaria tanpa dasar yang jelas. Jika manajemen tidak setuju dengan pendapat aktuaris, perbedaan tersebut perlu dicatat dalam dokumen tata kelola dan disampaikan melalui jalur pelaporan yang sesuai. Menghapus catatan risiko dari laporan tidak menghilangkan risikonya.

Bagaimana aturan ini memengaruhi direksi, komisaris, dan perusahaan?

Regulasi OJK menempatkan tanggung jawab pada perusahaan, bukan hanya pada aktuaris sebagai individu. Direksi tetap bertanggung jawab atas keputusan bisnis, kualitas data, sistem pengendalian internal, dan laporan yang disampaikan kepada OJK.

Komisaris dan komite audit juga perlu memahami angka aktuaria yang masuk ke laporan keuangan. Mereka tidak harus menghitung cadangan sendiri, tetapi harus mampu mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Contohnya: mengapa asumsi klaim berubah, mengapa cadangan turun ketika jumlah polis meningkat, dan apa dampaknya jika biaya kesehatan naik 10 persen?

Beberapa pekerjaan praktis yang perlu dilakukan perusahaan meliputi:

1. Memeriksa status aktuaris. Pastikan aktuaris memenuhi sertifikasi profesi dan persyaratan pendaftaran yang berlaku di OJK. Simpan dokumen pengangkatan, sertifikat, dan bukti pemenuhan persyaratan.
2. Membuat piagam fungsi aktuaria. Dokumen ini menjelaskan tugas, wewenang, jalur pelaporan, akses data, serta hak aktuaris untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari fungsi bisnis.
3. Memperbaiki kualitas data. Data polis, premi, klaim, pembatalan, biaya, reasuransi, dan pembayaran harus memiliki definisi yang sama. Data yang berbeda antara departemen aktuaria dan keuangan akan menghasilkan laporan yang sulit dipertanggungjawabkan.
4. Mendokumentasikan asumsi. Setiap asumsi harus memiliki sumber dan alasan. Perubahan asumsi perlu disetujui melalui proses yang jelas, bukan hanya lewat percakapan informal.
5. Melakukan peninjauan berkala. Pengalaman klaim dan kondisi ekonomi berubah. Perusahaan perlu menguji apakah model lama masih sesuai dengan data terbaru dan karakter produk yang dijual.
6. Menindaklanjuti temuan. Temuan dari aktuaris, auditor, komite audit, atau pemeriksaan OJK harus memiliki pemilik tugas dan tenggat waktu.

Perusahaan kecil sering menghadapi kendala biaya dan sumber daya. Mereka dapat memakai tenaga ahli eksternal untuk pekerjaan tertentu, tetapi penggunaan konsultan tidak otomatis menghapus tanggung jawab direksi. Manajemen tetap harus memahami hasil pekerjaan dan memastikan laporan yang dikirimkan kepada OJK benar.

Apa risiko jika perusahaan mengabaikan kewajiban aktuaria?

Risiko pertama adalah laporan keuangan yang salah. Cadangan yang kurang dapat meningkatkan laba secara semu. Ketika perusahaan kemudian harus membayar klaim dalam jumlah besar, manajemen mungkin terpaksa mencari tambahan modal atau mengurangi manfaat yang sudah dijanjikan, dua pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan.

Risiko kedua berkaitan dengan produk. Premi yang tidak memadai dapat membuat perusahaan menjual banyak polis sambil menambah kerugian. Penjualan tinggi tidak membantu jika setiap polis membawa kewajiban yang lebih besar daripada premi dan hasil investasi yang diterima.

Risiko ketiga adalah sanksi pengawasan. Pelanggaran dapat memicu permintaan perbaikan, pembatasan kegiatan usaha, kewajiban menyampaikan laporan tertentu, sanksi administratif, atau tindakan lain sesuai tingkat pelanggaran dan aturan yang dilanggar. Perusahaan juga bisa menghadapi pemeriksaan lebih ketat setelah menemukan masalah pada data, cadangan, atau laporan aktuaria.

Risiko keempat menyangkut pemegang polis. Jika perusahaan menunda klaim, mengubah manfaat, atau menaikkan premi akibat perhitungan awal yang keliru, pemegang polis akan menanggung dampaknya. Dalam industri asuransi, satu keputusan aktuaria dapat memengaruhi ribuan orang yang tidak pernah melihat model perhitungannya.

Karena itu, fungsi aktuaria perlu terhubung dengan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, keuangan, dan pengembangan produk. Hubungan tersebut harus berjalan dalam proses kerja yang jelas. Aktuaris yang baru menerima data dua hari sebelum laporan jatuh tempo akan kesulitan menemukan kesalahan yang sudah tertanam sejak awal tahun.

Langkah yang sebaiknya dilakukan perusahaan sekarang

Perusahaan sebaiknya mulai dengan membuat daftar aturan yang berlaku untuk jenis usaha dan produk masing-masing. Perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, dan asuransi syariah memiliki karakter kewajiban yang berbeda. Dana pensiun juga memiliki aturan aktuaria tersendiri, terutama untuk menghitung kewajiban manfaat pensiun.

Setelah itu, bandingkan aturan tersebut dengan kondisi internal perusahaan. Pemeriksaan sederhana dapat mencakup lima pertanyaan:

• Apakah perusahaan sudah menunjuk aktuaris yang memenuhi persyaratan?
• Apakah aktuaris memiliki akses langsung terhadap data polis, klaim, premi, reasuransi, dan investasi?
• Apakah perusahaan memiliki dokumentasi metode dan asumsi aktuaria?
• Apakah direksi dan komisaris menerima laporan aktuaria secara utuh?
• Apakah perusahaan menguji dampak perubahan asumsi terhadap cadangan dan solvabilitas?

Jika jawaban atas salah satu pertanyaan masih belum jelas, perusahaan perlu memperbaiki prosesnya sebelum pemeriksaan berikutnya. Perubahan aturan juga perlu dipantau melalui situs resmi OJK, peraturan pelaksana, dan komunikasi dengan asosiasi profesi. Jangan mengandalkan ringkasan lama yang beredar di internet karena nomor dan isi aturan dapat berubah.

Regulasi aktuaria memang terdengar teknis, tetapi dampaknya mudah dipahami. Perusahaan yang memakai data buruk akan menghasilkan cadangan yang buruk. Perusahaan yang mengabaikan pendapat aktuaris dapat menjual produk dengan harga yang salah. Dan perusahaan yang tidak menindaklanjuti temuan akan membawa masalah kecil ke laporan keuangan, klaim, dan modal.

Perusahaan perlu memperlakukan aktuaria sebagai bagian dari pengambilan keputusan, bukan pekerjaan administratif menjelang tutup buku. Kepatuhan dimulai dari aktuaris yang memenuhi syarat, data yang dapat diuji, asumsi yang terdokumentasi, serta direksi yang berani mengambil keputusan berdasarkan kewajiban sebenarnya.

Pertanyaan yang sering diajukan