PSAK Adalah: Pengertian Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu aturan yang mengatur cara perusahaan mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi keuangan di Indonesia. Dengan mengikuti PSAK, laporan keuangan perusahaan tidak dibuat berdasarkan selera masing-masing, sehingga angka pendapatan, utang, aset, dan laba bisa dibaca dengan dasar yang sama.

Bayangkan dua perusahaan membeli mesin dengan harga yang sama. Jika perusahaan pertama langsung mengakui seluruh pembelian sebagai beban, sementara perusahaan kedua mencatatnya sebagai aset lalu menyusutkannya selama beberapa tahun, laba kedua perusahaan akan terlihat sangat berbeda. PSAK membantu menentukan perlakuan akuntansi yang harus digunakan agar perbedaan seperti ini punya alasan yang jelas.

Apa itu PSAK dan siapa yang menyusunnya?

PSAK merupakan standar akuntansi yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Standar ini membahas transaksi dan peristiwa seperti pengakuan pendapatan, sewa, instrumen keuangan, aset tetap, persediaan, kombinasi bisnis, hingga penyajian laporan keuangan.

Di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyusun dan menerbitkan standar akuntansi keuangan untuk entitas yang berada dalam lingkup Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. DSAK IAI juga menyesuaikan banyak standar Indonesia dengan IFRS yang diterbitkan oleh IFRS Foundation, meskipun penerapannya tetap mempertimbangkan kondisi dan aturan di Indonesia.

PSAK bukan sekadar buku petunjuk untuk staf akuntansi. Manajemen memakai standar ini saat mengambil keputusan dan menyusun laporan kepada pemilik atau investor. Auditor menggunakannya saat menilai kewajaran laporan keuangan. Bank, kreditor, regulator, dan calon investor juga mengandalkan laporan yang disusun berdasarkan standar tersebut.

Standar akuntansi tidak sama dengan undang-undang, tetapi penerapannya sering menjadi kewajiban melalui peraturan lain. Misalnya, perusahaan terbuka harus mengikuti ketentuan pasar modal dan standar pelaporan yang berlaku bagi emiten. Perusahaan tertentu juga harus mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, atau kementerian terkait.

Tujuan PSAK dalam laporan keuangan

Tujuan utama PSAK adalah membuat laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan tersebut perlu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara masuk akal, bukan sekadar menghasilkan angka laba yang terlihat bagus.

Beberapa tujuan penerapan PSAK meliputi:

• Meningkatkan keterbandingan. Pemilik dapat membandingkan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun atau dengan perusahaan lain yang memakai standar yang sama.
• Mengurangi penilaian yang terlalu subjektif. Standar memberi batasan tentang kapan pendapatan, aset, liabilitas, dan beban diakui.
• Menjelaskan kondisi keuangan secara lebih lengkap. Catatan atas laporan keuangan memuat kebijakan akuntansi, rincian akun, komitmen, dan risiko yang tidak selalu terlihat dari angka utama.
• Mendukung audit dan pengawasan. Auditor memiliki dasar untuk menguji apakah perusahaan mencatat transaksi sesuai standar.
• Membantu keputusan bisnis. Manajemen dapat melihat arus kas, kewajiban, keuntungan, dan risiko dengan informasi yang lebih terstruktur.

PSAK juga mengatur penggunaan pertimbangan profesional. Tidak semua transaksi memiliki jawaban satu baris. Akuntan mungkin harus menilai masa manfaat aset, kemungkinan piutang tidak tertagih, atau kewajiban yang belum pasti. Dalam situasi seperti ini, perusahaan perlu menggunakan bukti yang tersedia, metode yang konsisten, dan mengungkapkan asumsi penting dalam catatan laporan keuangan.

Jenis standar akuntansi keuangan di Indonesia

Indonesia tidak memakai satu standar untuk semua jenis organisasi. Perusahaan publik, usaha keluarga, lembaga syariah, dan pemerintah memiliki kebutuhan pelaporan yang berbeda. Karena itu, entitas harus memilih standar yang sesuai dengan karakter dan kewajiban hukumnya.

SAK Umum

SAK Umum digunakan oleh banyak perusahaan yang memiliki kebutuhan pelaporan luas, terutama perusahaan besar dan entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Standar ini mencakup aturan yang lebih lengkap dan banyak mengacu pada IFRS.

Perusahaan terbuka, perusahaan yang sedang mengajukan penawaran umum, bank, perusahaan asuransi, dan entitas yang mengelola dana masyarakat biasanya berada dalam kelompok pengguna standar dengan tuntutan pelaporan yang tinggi. Ketentuan regulator dapat menambahkan aturan tertentu di atas SAK Umum.

Dalam SAK Umum, perusahaan dapat menghadapi topik yang tidak muncul dalam bisnis kecil, seperti pengukuran nilai wajar, instrumen keuangan, pembayaran berbasis saham, pajak tangguhan, penurunan nilai aset, dan transaksi dengan pihak berelasi.

SAK Entitas Privat

SAK Entitas Privat, atau SAK EP, ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Standar ini menggantikan SAK ETAP dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Entitas privat biasanya tidak menerbitkan instrumen utang atau ekuitas yang diperdagangkan di pasar publik dan tidak memegang aset masyarakat luas sebagai salah satu kegiatan utamanya. Contohnya bisa berupa perusahaan keluarga, distributor regional, atau produsen skala menengah yang tidak tercatat di bursa, selama memenuhi persyaratan penggunaan SAK EP.

SAK EP memiliki aturan yang lebih sederhana dibandingkan SAK Umum. Penyederhanaan ini membantu perusahaan menyusun laporan yang dapat dipakai pemilik, bank, dan pihak lain tanpa menghadapi seluruh kompleksitas standar untuk perusahaan publik.

SAK EMKM

SAK EMKM dirancang untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu serta tidak memiliki akuntabilitas publik. Standar ini menggunakan persyaratan yang lebih sederhana agar usaha kecil dapat menyusun laporan keuangan dengan biaya dan kemampuan administrasi yang realistis.

Laporan berdasarkan SAK EMKM setidaknya mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Pemilik usaha tetap perlu menyimpan bukti transaksi, memisahkan uang pribadi dari uang usaha, dan melakukan pencatatan rutin. Standar yang sederhana tidak berarti pembukuan boleh dilakukan secara asal.

Contoh usaha yang mungkin menggunakan SAK EMKM adalah toko bahan bangunan, bengkel, katering, konveksi rumahan, atau jasa desain yang memenuhi persyaratan. Status “kecil” saja belum cukup untuk menentukan standar. Pemilik harus melihat bentuk usaha, akuntabilitas publik, kebutuhan laporan, serta aturan dari pihak yang berkepentingan.

SAK Syariah

SAK Syariah mengatur transaksi dan penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Standar ini digunakan pada transaksi seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna, dan ijarah.

Perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, serta entitas yang menjalankan transaksi berbasis akad syariah dapat membutuhkan standar ini. Pencatatan tidak hanya memperhatikan nilai transaksi, tetapi juga jenis akad, hak dan kewajiban setiap pihak, serta cara pembagian hasil atau pengakuan keuntungan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan, atau SAP, digunakan untuk pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar penerapannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAP berbeda dari PSAK karena pemerintah memiliki tujuan, sumber dana, dan kewajiban pertanggungjawaban yang berbeda dari perusahaan. Pemerintah melaporkan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, aset, kewajiban, serta arus kas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Bagaimana PSAK diterapkan dalam transaksi sehari-hari?

PSAK diterapkan sejak perusahaan mengidentifikasi transaksi sampai menyajikannya dalam laporan keuangan. Prosesnya biasanya mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Pengakuan menentukan kapan transaksi masuk ke laporan keuangan. Perusahaan tidak selalu mencatat pendapatan saat menerima uang. Dalam banyak kasus, pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada pelanggan.

Pengukuran menentukan nilai yang dicatat. Sebuah aset bisa diukur berdasarkan biaya perolehan, nilai wajar, atau dasar lain sesuai standar yang relevan. Pilihan metode dapat memengaruhi nilai aset dan laba perusahaan.

Penyajian menentukan posisi akun dalam laporan keuangan. Aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang perlu disajikan dengan klasifikasi yang membantu pembaca memahami kondisi perusahaan.

Pengungkapan menjelaskan informasi yang tidak cukup terlihat dari angka. Perusahaan dapat perlu mengungkapkan metode penyusutan, jatuh tempo utang, transaksi pihak berelasi, komitmen sewa, atau asumsi yang digunakan dalam menghitung cadangan.

Contoh penerapan PSAK pada penjualan barang

PT Maju menjual 100 unit barang kepada pelanggan seharga Rp100 juta pada 20 Desember. Barang dikirim pada tanggal yang sama, tetapi pelanggan baru membayar pada 30 Januari tahun berikutnya. Jika perusahaan telah memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan, pendapatan dapat diakui pada Desember, sedangkan pembayaran Januari mengurangi piutang usaha.

Pencatatan tersebut membuat laporan Desember menunjukkan pendapatan Rp100 juta dan piutang usaha dengan nilai yang sesuai. Perusahaan tidak perlu menunggu uang masuk untuk mengakui pendapatan jika syarat pengakuan telah terpenuhi.

Namun, perusahaan juga perlu menilai apakah pelanggan mampu membayar. Jika terdapat risiko gagal bayar, perusahaan dapat perlu membentuk cadangan kerugian kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, angka penjualan tidak berhenti pada pencatatan faktur.

Contoh penerapan PSAK pada aset tetap

Perusahaan membeli mesin seharga Rp240 juta dan memperkirakan mesin tersebut dapat digunakan selama delapan tahun tanpa nilai residu. Dengan metode garis lurus, beban penyusutan tahunan menjadi Rp30 juta, sebelum memperhitungkan tanggal mesin mulai digunakan dan komponen lain yang relevan.

Perusahaan mencatat mesin sebagai aset ketika memenuhi kriteria pengakuan, bukan langsung membebankan seluruh harga pembelian pada bulan transaksi. Beban penyusutan kemudian diakui selama masa manfaat mesin karena aset tersebut membantu menghasilkan pendapatan selama beberapa tahun.

Jika mesin mengalami kerusakan, teknologi baru membuatnya tidak lagi produktif, atau nilai yang dapat dipulihkan turun, perusahaan perlu menilai kemungkinan penurunan nilai. Penilaian itu dapat mengubah jumlah tercatat aset dan laba periode berjalan.

Contoh penerapan PSAK pada sewa

Sebuah perusahaan menyewa gedung selama lima tahun dengan pembayaran bulanan. Berdasarkan standar sewa yang berlaku, penyewa pada umumnya mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa, kecuali transaksi tersebut masuk pengecualian tertentu.

Liabilitas sewa menunjukkan kewajiban pembayaran masa depan, sedangkan aset hak-guna menunjukkan hak perusahaan untuk menggunakan gedung. Setiap periode, perusahaan mencatat beban penyusutan aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa sesuai perhitungan.

Pencatatan ini memberi gambaran yang lebih lengkap daripada hanya mencatat pembayaran sewa bulanan sebagai beban. Pembaca laporan dapat melihat bahwa perusahaan memiliki komitmen pembayaran untuk beberapa tahun ke depan.

Mengapa perusahaan perlu mengikuti PSAK?

Perusahaan perlu mengikuti PSAK karena laporan keuangan yang tidak konsisten dapat menyesatkan pemilik, kreditor, investor, dan manajemen. Kesalahan pengakuan pendapatan, misalnya, bisa membuat laba terlihat tinggi pada satu periode lalu turun tajam pada periode berikutnya.

Bank juga sering meminta laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar tertentu saat menilai pengajuan kredit. Bank perlu memahami kemampuan perusahaan membayar cicilan, jumlah aset yang tersedia, utang yang sudah ada, dan arus kas dari kegiatan usaha.

Bagi pemilik, laporan berbasis PSAK membantu membedakan uang kas dari laba. Usaha bisa menerima banyak uang karena pinjaman, uang muka pelanggan, atau penjualan aset. Kas yang besar tidak otomatis berarti usaha menghasilkan laba yang sehat.

PSAK juga membantu perusahaan membangun kebiasaan administrasi yang lebih tertib. Ketika transaksi dicatat dengan bukti yang jelas dan metode yang konsisten, proses pemeriksaan menjadi lebih mudah. Pemilik dapat menelusuri asal angka dalam laporan dan menemukan masalah sebelum masalah itu menjadi kerugian besar.

Perusahaan yang mengabaikan standar dapat menghadapi koreksi audit, permintaan perbaikan laporan, kesulitan memperoleh pinjaman, atau masalah kepatuhan terhadap regulator. Sanksinya bergantung pada jenis entitas, aturan yang berlaku, dan tingkat pelanggaran. Karena itu, perusahaan sebaiknya menentukan standar yang tepat sejak awal, bukan setelah laporan dipersoalkan.

PSAK bukan alat untuk mempercantik laba

Standar akuntansi memberi aturan untuk mencatat kondisi ekonomi, bukan cara legal untuk menyembunyikan masalah. Perusahaan tidak boleh menunda pengakuan beban hanya agar laba terlihat tinggi atau mengakui pendapatan sebelum kewajibannya dipenuhi.

Akuntansi juga tidak sama dengan perhitungan pajak. Laporan komersial berdasarkan PSAK dan laporan fiskal untuk keperluan pajak dapat memakai aturan berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan koreksi fiskal atau pajak tangguhan. Perusahaan perlu memisahkan kedua tujuan pelaporan ini dengan rapi.

Langkah praktis memilih dan menerapkan standar

1. Identifikasi jenis entitas. Periksa apakah perusahaan tercatat di bursa, mengelola dana publik, memiliki kewajiban kepada regulator, atau memenuhi kriteria entitas privat dan EMKM.
2. Periksa aturan sektoral. Bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan emiten bisa memiliki ketentuan tambahan dari regulator.
3. Petakan transaksi utama. Daftar transaksi seperti penjualan, pembelian aset, pinjaman, sewa, persediaan, dan transaksi dengan pihak berelasi.
4. Tetapkan kebijakan akuntansi. Pilih metode yang diizinkan standar, gunakan secara konsisten, dan dokumentasikan alasan pemilihannya.
5. Siapkan bukti dan rekonsiliasi. Cocokkan saldo kas dengan rekening bank, saldo piutang dengan daftar pelanggan, dan saldo utang dengan dokumen pemasok.
6. Tinjau laporan secara berkala. Perubahan bisnis, kontrak baru, pinjaman, atau aturan baru dapat mengubah perlakuan akuntansi.

Usaha kecil tidak selalu membutuhkan tim akuntansi besar. Pemilik dapat memulai dengan rekening bank terpisah, pencatatan penjualan harian, daftar utang dan piutang, serta penyimpanan bukti transaksi. Jika transaksi mulai melibatkan pinjaman besar, investor, atau beberapa cabang, bantuan akuntan menjadi lebih masuk akal.

PSAK adalah bahasa bersama untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan besar mungkin membutuhkan SAK Umum, entitas tanpa akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK EP, usaha tertentu dapat memakai SAK EMKM, dan transaksi syariah mengikuti SAK Syariah. Pilihan standar harus mengikuti karakter entitas dan aturan yang mengikatnya, bukan sekadar memilih aturan yang paling ringan.

Pertanyaan yang sering diajukan