Apakah Perusahaan Kecil Wajib Melakukan Valuasi Aktuaria?

Perusahaan kecil tidak otomatis wajib melakukan valuasi aktuaria. Kewajiban itu bergantung pada jenis manfaat karyawan yang dijanjikan, terutama apakah perusahaan memiliki program imbalan pasti seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, pensiun, atau manfaat pascakerja lain. Jadi, jumlah karyawan dan ukuran omzet bukan penentu utama.

Perusahaan dengan 10 karyawan tetap bisa membutuhkan valuasi aktuaria jika seluruh karyawannya memiliki hak pesangon berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Sebaliknya, perusahaan dengan ratusan karyawan mungkin tidak memerlukan valuasi aktuaria untuk program tertentu jika manfaatnya hanya berupa iuran pasti dan tidak ada kewajiban tambahan di luar iuran tersebut.

Kapan perusahaan kecil perlu melakukan valuasi aktuaria?

Valuasi aktuaria diperlukan ketika perusahaan harus menghitung nilai kewajiban imbalan kerja yang pembayarannya terjadi pada masa depan. Akuntan tidak cukup hanya menjumlahkan gaji bulan ini atau mengalikan jumlah karyawan dengan perkiraan pesangon. Perhitungan harus memperhitungkan masa kerja, usia, kemungkinan karyawan tetap bekerja, kenaikan gaji, tingkat diskonto, dan waktu pembayaran manfaat.

Dalam laporan keuangan, kewajiban seperti pesangon dan manfaat pensiun biasanya masuk ke kelompok imbalan kerja. Standar akuntansi yang mengatur imbalan kerja di Indonesia adalah PSAK 219, yang sebelumnya dikenal sebagai PSAK 24. Untuk entitas yang memakai SAK Entitas Privat, ketentuan yang berlaku bisa berbeda dari PSAK umum, tetapi kebutuhan menghitung kewajiban imbalan pasti tetap perlu diperiksa berdasarkan standar yang digunakan perusahaan.

Beberapa kondisi yang biasanya memicu kebutuhan valuasi aktuaria antara lain:

• Perusahaan membayar pesangon atau manfaat lain sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.
• Perusahaan memiliki program pensiun dengan manfaat yang sudah ditentukan sejak awal.
• Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan bersama memberikan manfaat tambahan di luar ketentuan minimum.
• Perusahaan menjanjikan uang penghargaan masa kerja atau pembayaran saat pensiun.
• Auditor meminta perhitungan kewajiban imbalan kerja untuk laporan keuangan tahunan.
• Perusahaan sedang mencari investor, mengajukan pinjaman, melakukan penjualan saham, atau mempersiapkan merger.

Contohnya, sebuah perusahaan distribusi memiliki 18 karyawan. Tidak ada dana pensiun formal, tetapi seluruh karyawan tetap mendapat hak pesangon ketika hubungan kerja berakhir. Secara kas, perusahaan mungkin belum membayar apa pun tahun ini. Namun secara akuntansi, perusahaan sudah memiliki kewajiban yang terbentuk dari masa kerja karyawan. Nilai kewajiban itu perlu dihitung agar laporan keuangan tidak terlihat lebih sehat daripada kondisi sebenarnya.

Perusahaan kecil juga perlu membedakan antara “belum membayar” dan “belum memiliki kewajiban”. Dua hal itu berbeda. Pembayaran mungkin baru terjadi beberapa tahun lagi, tetapi kewajibannya dapat bertambah setiap tahun selama karyawan bekerja.

Apakah jumlah karyawan menentukan kewajiban?

Jumlah karyawan memengaruhi biaya dan kerumitan valuasi, tetapi tidak menghapus kewajiban. Aktuaris dapat menghitung kewajiban untuk lima karyawan maupun lima ribu karyawan. Perusahaan dengan jumlah karyawan sedikit biasanya memiliki data yang lebih sederhana, tetapi tetap harus menyediakan informasi yang benar.

Ukuran perusahaan juga tidak otomatis menjadi pengecualian. Status usaha mikro, kecil, atau menengah dapat memengaruhi pilihan standar akuntansi dan tingkat kompleksitas pelaporan, tetapi perusahaan tetap perlu melihat isi kontrak kerja dan manfaat yang dijanjikan kepada karyawan.

Perusahaan dengan lima karyawan dapat memiliki kewajiban besar jika:

• Mayoritas karyawan sudah berusia mendekati pensiun.
• Masa kerja karyawan sudah panjang.
• Gaji karyawan cukup tinggi dan terus meningkat.
• Peraturan perusahaan memberikan manfaat tambahan.
• Perusahaan memiliki janji pensiun atau pembayaran pascakerja.

Sebaliknya, perusahaan dengan 50 karyawan bisa memiliki kewajiban yang lebih mudah dihitung jika seluruh karyawannya mengikuti program iuran pasti. Dalam program iuran pasti, perusahaan membayar iuran dengan jumlah tertentu kepada dana pensiun atau lembaga lain. Setelah iuran dibayarkan, perusahaan biasanya tidak menanggung risiko kekurangan dana untuk membayar manfaat yang dijanjikan.

Situasinya berbeda pada program imbalan pasti. Dalam program ini, perusahaan menjanjikan manfaat tertentu kepada karyawan. Perusahaan menanggung risiko bahwa dana yang tersedia nanti tidak cukup untuk membayar manfaat tersebut. Risiko itu membuat perusahaan perlu menghitung nilai kewajiban secara aktuaria.

Apa bedanya iuran pasti dan imbalan pasti?

Program iuran pasti menetapkan jumlah iuran. Program imbalan pasti menetapkan manfaat yang akan diterima karyawan. Perbedaan ini terlihat kecil di atas kertas, tetapi dampaknya pada laporan keuangan cukup besar.

Misalnya, perusahaan membayar iuran pensiun sebesar Rp500.000 per karyawan setiap bulan. Jika perusahaan sudah membayar iuran sesuai perjanjian dan tidak menjanjikan manfaat tambahan, kewajibannya biasanya berhenti pada jumlah iuran yang belum dibayar. Perusahaan tidak perlu memperkirakan nilai pensiun karyawan 15 tahun dari sekarang melalui model aktuaria yang rumit.

Dalam contoh lain, perusahaan menjanjikan pensiun sebesar 50 persen dari gaji terakhir untuk karyawan yang telah bekerja minimal 20 tahun. Perusahaan harus memperkirakan nilai pembayaran di masa depan. Perhitungannya dapat berubah jika gaji naik, karyawan keluar sebelum pensiun, usia pensiun berubah, atau tingkat bunga pasar bergerak.

Manfaat pesangon juga sering masuk ke wilayah imbalan pasti karena jumlah manfaat bergantung pada gaji dan masa kerja. Ketentuan yang dipakai perlu disesuaikan dengan dokumen hukum dan kebijakan yang berlaku pada perusahaan, termasuk peraturan perusahaan, perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan peraturan ketenagakerjaan.

Jangan menganggap pencatatan sederhana sudah cukup hanya karena jumlah karyawan sedikit. Metode seperti “perkiraan pesangon dikali jumlah karyawan” mungkin berguna sebagai simulasi awal, tetapi belum tentu memenuhi metode pengukuran yang diminta standar akuntansi.

Bagaimana proses valuasi aktuaria untuk perusahaan kecil?

Valuasi aktuaria dimulai dari pengumpulan data karyawan, bukan dari kalkulator yang rumit. Perusahaan biasanya perlu menyiapkan nama atau kode karyawan, tanggal lahir, jenis kelamin jika diperlukan dalam asumsi, tanggal mulai bekerja, gaji terakhir, status hubungan kerja, usia pensiun, dan informasi kepesertaan program pensiun.

Aktuaris kemudian membaca dokumen yang mengatur manfaat. Dokumen itu bisa berupa kontrak kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, kebijakan internal, atau dokumen program pensiun. Dua perusahaan dengan jumlah karyawan yang sama dapat menghasilkan kewajiban berbeda karena rumusan manfaatnya berbeda.

Secara umum, prosesnya mencakup beberapa tahap berikut:

1. Menentukan standar dan jenis manfaat. Akuntan dan manajemen mengidentifikasi standar pelaporan yang digunakan serta manfaat yang harus diukur.
2. Memeriksa data karyawan. Aktuaris memeriksa usia, masa kerja, gaji, dan data lain yang memengaruhi perhitungan.
3. Menetapkan asumsi. Asumsi dapat mencakup kenaikan gaji, usia pensiun, tingkat pengunduran diri, tingkat kematian, dan tingkat diskonto.
4. Menghitung nilai kewajiban. Aktuaris memperkirakan manfaat yang akan dibayar dan mendiskontokannya ke nilai sekarang.
5. Menyusun laporan. Laporan biasanya memuat nilai kewajiban, biaya jasa kini, biaya jasa lalu jika ada, beban bunga, serta perubahan kewajiban selama periode berjalan.
6. Mencatat angka dalam laporan keuangan. Akuntan menggunakan hasil valuasi untuk membuat jurnal dan pengungkapan yang sesuai.

Istilah “tingkat diskonto” sering membuat pemilik usaha mengernyitkan dahi. Gampangnya, Rp100 juta yang dibayar 10 tahun lagi tidak memiliki nilai ekonomi yang sama dengan Rp100 juta yang dibayar hari ini. Aktuaris menggunakan tingkat diskonto untuk mengubah estimasi pembayaran masa depan menjadi nilai saat ini.

Asumsi kenaikan gaji juga memengaruhi hasil. Jika gaji seorang karyawan sekarang Rp6 juta dan manfaat pesangon dihitung berdasarkan gaji terakhir, estimasi kewajiban tidak bisa berhenti pada gaji Rp6 juta. Aktuaris perlu menggunakan asumsi kenaikan gaji yang masuk akal berdasarkan kebijakan perusahaan dan kondisi yang relevan.

Perusahaan kecil tidak harus memiliki departemen aktuaria sendiri. Banyak perusahaan menggunakan jasa konsultan aktuaria untuk mendapatkan laporan tahunan. Akuntan internal atau kantor akuntan publik kemudian memakai laporan itu dalam penyusunan laporan keuangan.

Berapa biaya dan seberapa sering valuasi dilakukan?

Biaya valuasi aktuaria tidak memiliki tarif tunggal. Konsultan biasanya mempertimbangkan jumlah karyawan, jenis program, kelengkapan data, jumlah lokasi kerja, tingkat kerumitan manfaat, dan tenggat laporan. Valuasi untuk 12 karyawan dengan satu skema manfaat tentu berbeda dari valuasi untuk 12 karyawan dengan beberapa program pensiun dan manfaat kesehatan pascakerja.

Perusahaan kecil dapat meminta penawaran berdasarkan ruang lingkup yang jelas. Sampaikan jumlah karyawan, standar akuntansi yang dipakai, jenis manfaat, tanggal laporan, serta kebutuhan audit. Penawaran yang lebih mudah dibandingkan biasanya memuat jumlah revisi, daftar data yang diperlukan, format laporan, dan waktu penyelesaian.

Untuk laporan keuangan tahunan, banyak perusahaan melakukan valuasi sekali dalam setahun. Valuasi tambahan dapat diperlukan jika terjadi perubahan besar, misalnya:

• Perusahaan mengubah rumus pesangon atau manfaat pensiun.
• Jumlah karyawan berubah tajam karena perekrutan atau pemutusan hubungan kerja.
• Perusahaan melakukan restrukturisasi.
• Perusahaan menutup unit usaha.
• Terjadi perubahan hukum atau kebijakan yang mengubah hak karyawan.
• Perusahaan menerima permintaan khusus dari auditor, bank, atau investor.

Perusahaan dengan data yang buruk sering membayar lebih mahal dalam bentuk waktu dan revisi. Tanggal lahir yang tidak lengkap, masa kerja yang berbeda antara daftar HR dan payroll, atau gaji yang tidak konsisten dapat menunda laporan. Mengatur data karyawan secara rapi sepanjang tahun biasanya lebih murah daripada memperbaikinya saat tenggat audit tinggal beberapa hari.

Apa risikonya jika perusahaan tidak melakukan valuasi?

Risiko pertama adalah laporan keuangan mencatat kewajiban yang terlalu kecil atau tidak mencatatnya sama sekali. Kondisi ini dapat memengaruhi laba, ekuitas, rasio utang, dan penilaian bank atau investor terhadap perusahaan.

Auditor juga dapat meminta penyesuaian jurnal jika perusahaan memiliki kewajiban imbalan pasti tetapi tidak menyajikan perhitungan yang memadai. Jika manajemen menolak penyesuaian yang material, opini audit dapat terdampak. Dampaknya bergantung pada nilai kewajiban dan kondisi laporan keuangan secara keseluruhan.

Risiko kedua muncul saat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau memasuki sengketa dengan karyawan. Estimasi internal yang terlalu rendah dapat membuat perusahaan kekurangan dana ketika pembayaran jatuh tempo. Pemilik usaha yang merasa “selama ini baik-baik saja” bisa terkejut ketika beberapa karyawan senior keluar pada tahun yang sama.

Risiko ketiga berkaitan dengan transaksi bisnis. Bank, investor, atau calon pembeli perusahaan dapat meminta penyesuaian terhadap kewajiban imbalan kerja sebelum mereka menilai harga atau kemampuan bayar perusahaan. Angka yang tidak pernah dihitung akan muncul pada saat yang paling tidak nyaman, biasanya ketika negosiasi sudah berjalan.

Valuasi aktuaria juga bukan alat untuk menghindari pembayaran hak karyawan. Laporan aktuaria menghitung kewajiban berdasarkan data dan asumsi. Pembayaran kepada karyawan tetap mengikuti ketentuan hukum, kontrak, dan keputusan hubungan kerja yang berlaku.

Langkah praktis untuk pemilik perusahaan kecil

Mulailah dengan memeriksa dokumen, bukan langsung membeli jasa. Pemilik usaha dapat meminta akuntan atau konsultan ketenagakerjaan menjawab empat pertanyaan: standar akuntansi apa yang digunakan, manfaat apa yang dijanjikan, apakah manfaat itu termasuk imbalan pasti, dan apakah nilainya material bagi laporan keuangan.

Setelah itu, kumpulkan dokumen berikut:

• Perjanjian kerja dan perubahan perjanjian jika ada.
• Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
• Daftar karyawan aktif dan karyawan yang sudah keluar.
• Data tanggal lahir, tanggal mulai kerja, dan gaji.
• Dokumen program pensiun atau asuransi yang dibayar perusahaan.
• Laporan valuasi tahun sebelumnya, jika pernah dilakukan.

Jangan memilih konsultan hanya berdasarkan harga terendah. Tanyakan apakah laporan mereka biasa digunakan untuk audit, asumsi apa yang dipakai, siapa yang menandatangani laporan, dan apakah mereka akan menjelaskan perubahan angka dari tahun sebelumnya. Pemilik usaha tidak perlu menjadi aktuaris, tetapi tetap perlu memahami mengapa kewajiban naik atau turun.

Perusahaan kecil juga perlu memisahkan tiga hal yang sering tercampur: kewajiban menurut hukum, pencatatan menurut standar akuntansi, dan kebutuhan kas. Valuasi aktuaria menjawab pertanyaan akuntansi tentang nilai kewajiban. Valuasi itu tidak otomatis menentukan kapan perusahaan membayar atau berapa uang tunai yang harus disimpan di rekening.

Jika perusahaan belum pernah melakukan valuasi, langkah yang masuk akal adalah membuat penilaian awal. Akuntan dapat menilai apakah kewajiban imbalan kerja berpotensi material, lalu menghubungi aktuaris jika perhitungannya memang diperlukan. Menunda pemeriksaan hanya karena jumlah karyawan sedikit bisa membuat masalah menumpuk dari tahun ke tahun.

Kesimpulannya, perusahaan kecil tidak wajib melakukan valuasi aktuaria hanya karena ukuran usahanya, tetapi perusahaan yang memiliki program imbalan pasti biasanya perlu mengukur kewajiban tersebut. Periksa isi perjanjian kerja, standar akuntansi, dan materialitasnya sebelum mengambil keputusan. Lima karyawan tetap bisa menghasilkan kewajiban yang harus dilaporkan, sedangkan program iuran pasti dapat memiliki kebutuhan perhitungan yang jauh lebih sederhana.

Pertanyaan yang sering diajukan