Dampak UU 27/2026 terhadap PSAK 219 dan Laporan Keuangan

Menjelang penutupan buku tahun 2026, banyak direktur keuangan dan akuntan perusahaan menghadapi pertanyaan baru dari auditor: apakah liabilitas imbalan kerja sudah memperhitungkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan? Pertanyaan ini sangat wajar. Undang-undang yang diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut mengubah faktor pesangon untuk hampir semua alasan pemutusan hubungan kerja, sehingga nilai kewajiban imbalan pasti (defined benefit obligation atau DBO) yang dilaporkan berdasarkan PSAK 219 Imbalan Kerja dipastikan ikut berubah.

Artikel ini membahas secara rinci bagaimana perubahan regulasi tersebut diperlakukan dalam akuntansi, kapan pengukurannya dilakukan, bagaimana dampaknya terhadap laporan laba rugi, serta apa yang perlu disiapkan perusahaan bersama aktuaris dan kantor akuntan publik (KAP) agar proses audit tahun ini berjalan lancar.

Mengapa UU 27/2026 Mengubah Liabilitas Imbalan Kerja?

Di Indonesia, sebagian besar perusahaan tidak memiliki program pensiun manfaat pasti yang formal. Namun, kewajiban membayar pesangon kepada pekerja yang pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat menurut undang-undang ketenagakerjaan memenuhi definisi program imbalan pasti dalam PSAK 219. Oleh karena itu, setiap perubahan besaran manfaat dalam undang-undang secara langsung mengubah nilai kewajiban yang dicatat perusahaan.

UU 27/2026 mencabut UU 13/2003 seluruhnya serta mencabut klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Faktor manfaat yang paling relevan untuk valuasi aktuaria berubah sebagai berikut:

Alasan	UU Cipta Kerja / PP 35	UU 27/2026	Arah perubahan
Pensiun	1,75 pesangon + 1 UPMK	2 pesangon + 1 UPMK	Naik
Meninggal dunia	2 pesangon + 1 UPMK	2 pesangon + 1 UPMK	Tetap
Sakit berkepanjangan / cacat	2 pesangon + 1 UPMK	2 pesangon + 2 UPMK	Naik
Pelanggaran setelah SP3	0,5 pesangon + 1 UPMK	1 pesangon + 1 UPMK	Naik
Mengundurkan diri	UPH + uang pisah (sesuai PKB)	UPH + uang pisah minimum 1 bulan bila tidak diatur	Naik untuk perusahaan tanpa ketentuan uang pisah
UPH 15%	Tidak ada	Tidak ada	Tetap

Karena manfaat pensiun merupakan komponen terbesar dalam DBO pada kebanyakan perusahaan, kenaikan faktor dari 1,75 menjadi 2 kali pesangon saja sudah berpotensi menaikkan DBO secara material. Pada masa kerja 24 tahun, misalnya, total manfaat pensiun naik dari 25,75 menjadi 28 bulan upah.

Perlakuan Akuntansi: Amendemen Program dan Biaya Jasa Lalu

Inti dari perlakuan akuntansi atas UU 27/2026 terletak pada klasifikasi perubahannya. Perubahan manfaat yang timbul karena perubahan undang-undang merupakan amendemen program. Dalam PSAK 219, amendemen program terjadi ketika entitas memperkenalkan, menarik, atau mengubah program imbalan pasti, termasuk perubahan yang dipicu oleh ketentuan hukum.

Konsekuensinya adalah sebagai berikut:

• Selisih DBO antara dasar lama (UU Cipta Kerja dan PP 35/2021) dengan dasar baru (UU 27/2026) diakui sebagai biaya jasa lalu.
• Biaya jasa lalu diakui segera di laba rugi, tidak ditangguhkan dan tidak diamortisasi.
• Biaya jasa lalu bukan keuntungan atau kerugian aktuarial, sehingga tidak boleh dicatat di penghasilan komprehensif lain (OCI).

Pembedaan ini sangat penting. Dalam praktik, terdapat kecenderungan untuk menggabungkan seluruh perubahan DBO yang tidak dijelaskan oleh biaya jasa kini dan biaya bunga ke dalam pengukuran kembali di OCI. Untuk perubahan akibat UU 27/2026, pendekatan tersebut tidak tepat. Auditor kemungkinan besar akan meminta pemisahan yang jelas antara dampak amendemen program dan dampak perubahan asumsi aktuarial.

Ilustrasi Sederhana

Misalkan sebuah perusahaan memiliki DBO per 31 Desember 2026 sebesar Rp10 miliar apabila dihitung dengan dasar UU Cipta Kerja, dan Rp11,2 miliar apabila dihitung dengan dasar UU 27/2026, dengan asumsi aktuarial yang sama. Selisih Rp1,2 miliar merupakan biaya jasa lalu yang dibebankan langsung ke laba rugi tahun 2026. Apabila pada saat yang sama terdapat perubahan tingkat diskonto yang menurunkan DBO sebesar Rp300 juta, maka penurunan tersebut dicatat sebagai keuntungan aktuarial di OCI, terpisah dari biaya jasa lalu.

Kapan Amendemen Diukur? Persoalan Tanggal Pengukuran

Secara teknis, PSAK 219 paragraf 99 mensyaratkan bahwa ketika terjadi amendemen program, liabilitas imbalan pasti neto diukur ulang menggunakan nilai wajar aset program terkini dan asumsi aktuarial terkini, yang mencerminkan imbalan sebelum dan sesudah amendemen. Dengan demikian, tanggal pengukuran yang paling tepat adalah 28 Oktober 2026, yaitu tanggal UU 27/2026 diundangkan dan berlaku.

Pengukuran pada 28 Oktober 2026 berarti aktuaris perlu:

1. Menghitung DBO per 28 Oktober 2026 dengan dasar lama menggunakan asumsi per tanggal tersebut, termasuk tingkat diskonto.
2. Menghitung DBO per 28 Oktober 2026 dengan dasar baru menggunakan asumsi yang sama.
3. Mengakui selisihnya sebagai biaya jasa lalu.
4. Menghitung biaya jasa kini dan bunga neto untuk sisa periode setelah 28 Oktober 2026 berdasarkan asumsi yang telah diperbarui.

Dalam praktik, banyak perusahaan akan mempertimbangkan pendekatan praktis berupa penggunaan asumsi akhir tahun, misalnya per 31 Desember 2026, untuk menghitung dampak amendemen. Pendekatan ini dapat diterima sepanjang dampaknya tidak material, namun sebaiknya disepakati terlebih dahulu dengan KAP dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selisih waktu dua bulan biasanya tidak menghasilkan perbedaan yang besar, tetapi pada tahun dengan fluktuasi imbal hasil obligasi pemerintah yang tajam, perbedaannya bisa menjadi signifikan.

Laporan Keuangan Sebelum 28 Oktober 2026

Bagaimana dengan laporan keuangan interim, misalnya per 30 September 2026, yang diterbitkan setelah UU 27/2026 diundangkan? Karena undang-undang baru berlaku pada 28 Oktober 2026, kondisi tersebut tidak ada pada tanggal pelaporan 30 September 2026. Dengan demikian, pengundangan UU 27/2026 merupakan peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.

Meskipun tidak disesuaikan, apabila dampaknya material, entitas perlu mengungkapkan sifat peristiwa tersebut serta estimasi dampak keuangannya, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan memahami bahwa liabilitas imbalan kerja akan meningkat pada periode berikutnya.

Atribusi Imbalan pada Periode Jasa

UU 27/2026 tidak mengubah prinsip atribusi. Pengatribusian imbalan pada periode jasa tetap mengikuti siaran pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) bulan April 2022. Pada intinya, untuk program pensiun berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, imbalan diatribusikan pada periode jasa yang menimbulkan kewajiban, yaitu periode tertentu sebelum usia pensiun di mana tambahan masa kerja masih menambah manfaat, dan bukan sejak tanggal mulai bekerja apabila manfaat sudah mencapai batas maksimumnya.

Perlu diingat bahwa faktor manfaat yang berubah dapat memengaruhi titik di mana manfaat mencapai batas maksimum. Untuk alasan pensiun, batas maksimum tetap tercapai pada masa kerja 24 tahun karena tabel pesangon dan UPMK tidak berubah. Namun, pemeriksaan atas logika atribusi dalam model valuasi tetap diperlukan setelah tabel faktor diperbarui.

Dana Cadangan Pesangon: Calon Aset Program?

Pasal 253 UU 27/2026 mewajibkan pemberi kerja, kecuali usaha mikro dan kecil, untuk membentuk Dana Cadangan Pesangon yang dikelola oleh lembaga pemerintah. Dana ini diperuntukkan bagi pembayaran pesangon akibat PHK selain pensiun bagi pekerja yang belum mengikuti program pensiun. Rinciannya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari sudut pandang PSAK 219, pertanyaan pentingnya adalah apakah dana tersebut memenuhi definisi aset program. Agar dapat diakui sebagai aset program dan dikurangkan dari DBO, aset harus memenuhi syarat antara lain:

• Dimiliki oleh entitas yang terpisah secara hukum dari entitas pelapor.
• Hanya dapat digunakan untuk membayar atau mendanai imbalan kerja.
• Tidak tersedia bagi kreditur entitas pelapor, termasuk dalam kepailitan.
• Tidak dapat dikembalikan kepada entitas pelapor, kecuali dalam kondisi terbatas, misalnya aset yang tersisa cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban imbalan.

Apabila nantinya peraturan pemerintah menetapkan mekanisme yang memenuhi syarat tersebut, Dana Cadangan Pesangon akan disajikan sebagai pengurang DBO, dan perusahaan perlu menghitung bunga neto serta pengukuran kembali atas aset program. Namun, karena dana ini hanya untuk PHK selain pensiun, porsi kewajiban yang dapat ditutupi mungkin terbatas. Penilaian final harus menunggu peraturan pelaksana.

Perlakuan Khusus: Usaha Mikro dan Kecil serta Uang Pisah

Untuk klien usaha mikro dan kecil, Pasal 250 menyatakan bahwa besaran pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam konteks PSAK 219, kewajiban yang diukur adalah kewajiban sesuai kesepakatan tersebut. Apabila tidak ada kesepakatan tertulis tetapi perusahaan secara konsisten membayar manfaat tertentu, praktik tersebut dapat menimbulkan kewajiban konstruktif yang juga harus diukur.

Sementara itu, ketentuan uang pisah minimum 1 bulan upah bagi perusahaan yang tidak mengaturnya membawa konsekuensi bagi asumsi pengunduran diri dalam valuasi. Selama ini, banyak model valuasi mengasumsikan manfaat nol untuk pekerja yang mengundurkan diri. Di bawah UU 27/2026, asumsi tersebut perlu diubah menjadi minimal 1 bulan upah, kecuali perjanjian kerja bersama telah mengatur besaran yang berbeda. Interpretasi atas Pasal 233 ayat (2) ini sebaiknya didokumentasikan dalam laporan aktuaria.

Daftar Periksa untuk Penutupan Buku 2026

Agar proses penutupan buku dan audit berjalan lancar, perusahaan dapat menggunakan daftar periksa berikut:

1. Tentukan dasar manfaat. Gunakan UU 27/2026 sebagai dasar default untuk valuasi setelah 28 Oktober 2026. UU 13/2003 hanya relevan apabila secara tegas dirujuk dalam perjanjian kerja bersama.
2. Sepakati tanggal pengukuran amendemen dengan KAP, apakah 28 Oktober 2026 atau pendekatan praktis per akhir tahun.
3. Minta aktuaris menyajikan dua perhitungan, yaitu DBO dasar lama dan DBO dasar baru, sehingga biaya jasa lalu dapat dipisahkan dari keuntungan atau kerugian aktuarial.
4. Pastikan biaya jasa lalu disajikan dalam baris tersendiri dalam rekonsiliasi liabilitas di catatan atas laporan keuangan.
5. Tinjau kembali asumsi pengunduran diri terkait uang pisah minimum.
6. Perbarui data upah agar sesuai definisi upah pokok ditambah tunjangan tetap.
7. Ungkapkan rencana Dana Cadangan Pesangon apabila diperkirakan berdampak material, sambil menunggu peraturan pemerintah.
8. Pantau panduan profesi. Hingga 9 November 2026 belum ditemukan panduan khusus dari DSAK IAI maupun Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia terkait UU 27/2026.

Dampak terhadap Rasio dan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Pengakuan biaya jasa lalu secara sekaligus di laba rugi dapat menurunkan laba bersih tahun 2026 secara tidak biasa. Bagi perusahaan terbuka atau perusahaan yang memiliki perjanjian pinjaman dengan persyaratan rasio keuangan (covenant), dampak ini perlu diantisipasi sejak awal. Manajemen sebaiknya menyiapkan penjelasan bahwa beban tersebut bersifat non-kas pada periode berjalan dan timbul dari perubahan regulasi, bukan dari kinerja operasional.

Komunikasi yang baik dengan komite audit, pemegang saham, dan kreditur akan membantu memastikan bahwa perubahan ini dipahami dalam konteks yang tepat. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan apakah perlu menyajikan ukuran kinerja yang disesuaikan dalam laporan tahunan untuk memisahkan dampak satu kali ini.

Penutup

UU 27/2026 bukan hanya isu hukum ketenagakerjaan, tetapi juga isu pelaporan keuangan yang nyata. Kenaikan faktor pesangon untuk pensiun, cacat, dan pelanggaran, ditambah uang pisah minimum, akan meningkatkan liabilitas imbalan kerja pada sebagian besar perusahaan. Perlakuan yang tepat adalah mengakui selisihnya sebagai biaya jasa lalu di laba rugi, dengan pengukuran yang idealnya dilakukan per 28 Oktober 2026.

Karena peraturan pelaksana masih akan terbit dalam satu tahun ke depan dan belum ada panduan khusus dari organisasi profesi, koordinasi yang erat antara manajemen, aktuaris, dan auditor menjadi kunci. Perusahaan yang mempersiapkan diri lebih awal akan menghadapi proses audit yang lebih tenang dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal.

KKA Purwani Kencana menyediakan layanan valuasi aktuaria PSAK 219 yang telah menyesuaikan dasar perhitungan dengan UU 27/2026, termasuk pemisahan biaya jasa lalu dan pengukuran kembali dalam laporan aktuaria.

Catatan: Artikel ini merupakan kajian teknis untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan pendapat hukum maupun opini akuntansi. Penerapan pada perusahaan tertentu perlu memperhatikan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta peraturan pelaksana yang akan terbit.