Perbedaan Pesangon, UPMK, dan UPH dalam Ketenagakerjaan

Pesangon, UPMK, dan UPH adalah tiga komponen berbeda dalam hak pekerja saat hubungan kerja berakhir. Pesangon dihitung dari masa kerja dan alasan PHK, UPMK diberikan sebagai penghargaan atas masa kerja tertentu, sedangkan UPH mengganti hak pekerja yang belum diterima, seperti cuti tahunan yang masih tersisa.

Ketiganya sering disebut sekaligus sebagai “uang pesangon”, padahal dasar perhitungannya tidak sama. Kesalahan memahami istilah ini bisa membuat pekerja menerima terlalu sedikit atau menuntut komponen yang memang tidak berlaku dalam kasusnya.

Apa perbedaan pesangon, UPMK, dan UPH?

Pesangon adalah uang yang diberikan kepada pekerja akibat PHK. Besarnya mengikuti masa kerja dan alasan perusahaan mengakhiri hubungan kerja. Dalam kondisi tertentu, pesangon dibayar penuh. Dalam kondisi lain, peraturan mengatur pengali setengah kali atau jumlah berbeda.

UPMK adalah uang penghargaan masa kerja. Komponen ini diberikan kepada pekerja yang sudah mencapai masa kerja paling sedikit tiga tahun. Jadi, pekerja dengan masa kerja dua tahun sebelas bulan belum masuk batas minimal UPMK, meskipun selisihnya hanya satu bulan.

UPH adalah uang penggantian hak. Komponen ini tidak berfungsi sebagai penghargaan atau kompensasi PHK, melainkan mengganti hak pekerja yang belum digunakan atau belum dibayarkan. Contohnya cuti tahunan yang belum gugur, biaya pulang ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hak lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Komponen	Fungsi	Dasar utama
Pesangon	Kompensasi akibat PHK	Masa kerja dan alasan PHK
UPMK	Penghargaan atas masa kerja	Masa kerja minimal 3 tahun
UPH	Penggantian hak yang belum diterima	Cuti, biaya pulang, dan hak dalam dokumen kerja

Istilah “uang pesangon” dalam percakapan sehari-hari sering mencakup semuanya. Dalam perhitungan resmi, perusahaan perlu memisahkan setiap komponen agar pekerja bisa memeriksa dasar dan jumlahnya.

Bagaimana cara menghitung uang pesangon?

Perhitungan pesangon dimulai dari upah satu bulan dan masa kerja. Menurut PP Nomor 35 Tahun 2021, upah untuk dasar perhitungan biasanya terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Jika perusahaan membayar satu paket upah tanpa pemisahan, dasar yang digunakan adalah upah yang diterima pekerja.

Besaran pesangon dasar berdasarkan masa kerja adalah sebagai berikut:

Masa kerja	Pesangon dasar
Kurang dari 1 tahun	1 bulan upah
1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun	2 bulan upah
2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun	3 bulan upah
3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun	4 bulan upah
4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun	5 bulan upah
5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun	6 bulan upah
6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun	7 bulan upah
7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun	8 bulan upah
8 tahun atau lebih	9 bulan upah

Angka dalam tabel itu adalah pesangon dasar, bukan otomatis jumlah akhir yang diterima. Alasan PHK menentukan apakah pekerja memperoleh pesangon penuh, setengah, atau pengali lain sesuai ketentuan.

Misalnya, Rina menerima upah Rp6.000.000 per bulan dan sudah bekerja selama empat tahun. Pesangon dasarnya adalah lima bulan upah, yaitu Rp30.000.000. Jika alasan PHK membuat haknya hanya 0,5 kali pesangon, bagian pesangonnya menjadi Rp15.000.000, sebelum ditambah UPMK dan UPH jika keduanya berlaku.

Karena itu, pekerja tidak cukup bertanya, “Saya sudah bekerja berapa tahun?” Pertanyaan berikutnya adalah, “PHK terjadi karena apa?” PHK karena efisiensi, perusahaan tutup, pelanggaran, sakit berkepanjangan, atau perubahan status perusahaan dapat menghasilkan perhitungan yang berbeda.

Berapa UPMK berdasarkan masa kerja?

UPMK mulai berlaku ketika pekerja memiliki masa kerja paling sedikit tiga tahun. Dasar perhitungannya tetap upah satu bulan, lalu dikalikan sesuai masa kerja.

Masa kerja	UPMK
3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun	2 bulan upah
6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun	3 bulan upah
9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun	4 bulan upah
12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun	5 bulan upah
15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun	6 bulan upah
18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun	7 bulan upah
21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun	8 bulan upah
24 tahun atau lebih	10 bulan upah

Contohnya, Budi menerima upah Rp8.000.000 dan memiliki masa kerja tujuh tahun. UPMK-nya adalah tiga bulan upah, atau Rp24.000.000, sebelum memperhitungkan pengali berdasarkan alasan PHK.

UPMK tidak selalu dibayar penuh. Sama seperti pesangon, beberapa alasan PHK menentukan pengali yang digunakan. Dalam kasus tertentu, pekerja dapat memperoleh pesangon dan UPMK dengan pengali yang sama. Dalam kasus lain, salah satu komponen bisa memiliki aturan berbeda.

Dokumen PHK harus menjelaskan alasan berakhirnya hubungan kerja. Tanpa informasi itu, pekerja sulit memeriksa apakah perusahaan menggunakan pengali yang tepat. Surat pemutusan hubungan kerja, perjanjian bersama, dan peraturan perusahaan menjadi dokumen penting dalam tahap ini.

UPH mencakup apa saja?

UPH tidak dihitung memakai tabel masa kerja seperti pesangon dan UPMK. Nilainya bergantung pada hak yang masih tersisa ketika hubungan kerja berakhir.

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Perusahaan perlu menghitung jumlah hari cuti yang masih menjadi hak pekerja berdasarkan aturan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
• Biaya atau ongkos pulang. Komponen ini dapat mencakup pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, jika memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Hak lain dalam dokumen kerja. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dapat memberikan hak tambahan, termasuk pembayaran tertentu saat hubungan kerja berakhir.

Banyak orang masih memakai rumus lama yang otomatis menambahkan 15 persen dari pesangon dan UPMK untuk penggantian perumahan serta pengobatan. Setelah PP Nomor 35 Tahun 2021 berlaku, pekerja tidak boleh langsung menganggap angka 15 persen selalu wajib dibayar. Periksa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan dasar hukum yang digunakan perusahaan.

Contoh sederhananya begini. Dita masih memiliki tujuh hari cuti tahunan yang belum gugur. Jika perusahaan memiliki aturan pembayaran cuti yang tersisa, nilai tujuh hari itu masuk ke UPH. Perhitungannya menggunakan dasar upah harian sesuai metode pengupahan yang berlaku di perusahaan.

UPH juga berbeda dari gaji terakhir. Gaji untuk hari kerja yang sudah dijalani, lembur yang telah disetujui, bonus yang sudah jatuh tempo, atau reimburse yang belum dibayar bisa menjadi tagihan terpisah. Pekerja sebaiknya meminta rincian pembayaran, bukan hanya melihat angka total.

Bagaimana contoh perhitungan lengkapnya?

Bayangkan Andi menerima upah Rp7.000.000 per bulan dan sudah bekerja selama tujuh tahun. Perusahaan melakukan PHK karena alasan yang membuat pesangon dan UPMK dibayar penuh.

1. Pesangon: masa kerja tujuh tahun menghasilkan delapan bulan upah. Nilainya Rp56.000.000.
2. UPMK: masa kerja tujuh tahun menghasilkan tiga bulan upah. Nilainya Rp21.000.000.
3. UPH: jumlahnya bergantung pada cuti yang belum gugur, biaya pulang jika berlaku, dan hak lain dalam dokumen kerja.

Total sementara Andi adalah Rp77.000.000 ditambah UPH. Angka itu bisa berubah jika alasan PHK menggunakan pengali tertentu. Jika pesangon dan UPMK sama-sama hanya dibayar 0,5 kali, pesangonnya menjadi Rp28.000.000 dan UPMK-nya Rp10.500.000. Total sebelum UPH menjadi Rp38.500.000.

Contoh tersebut menunjukkan mengapa kalkulator pesangon tanpa memasukkan alasan PHK hanya memberi gambaran awal. Dua pekerja dengan masa kerja dan upah yang sama bisa menerima jumlah berbeda karena dasar PHK mereka berbeda.

Untuk memeriksa perhitungan, kumpulkan beberapa dokumen berikut:

• perjanjian kerja;
• slip gaji atau bukti pembayaran upah;
• surat pemberitahuan PHK;
• peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
• catatan sisa cuti;
• bukti lembur, bonus, komisi, atau biaya kerja yang belum dibayar.

Jika jumlahnya tidak cocok, minta perusahaan menjelaskan tiga hal: dasar upah, alasan PHK, dan pengali yang dipakai. Perbedaan kecil pada definisi tunjangan atau masa kerja bisa mengubah hasil akhir secara signifikan.

Dalam hubungan kerja waktu tertentu atau PKWT, pekerja memiliki aturan kompensasi tersendiri. Kompensasi PKWT tidak otomatis sama dengan pesangon, UPMK, dan UPH dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu. Perusahaan juga tidak boleh mengganti nama komponen untuk menghindari pembayaran yang diwajibkan.

Jika perundingan langsung tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan dapat dibawa ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui instansi ketenagakerjaan. Simpan bukti komunikasi, slip gaji, dan dokumen PHK sejak awal karena bukti yang rapi membuat pemeriksaan perkara jauh lebih mudah.

Kesimpulannya, pesangon membayar kompensasi PHK, UPMK menghargai masa kerja minimal tiga tahun, dan UPH mengganti hak yang masih tersisa. Hitung ketiganya secara terpisah, lalu cocokkan pengali dengan alasan PHK serta dokumen kerja yang berlaku.

Pertanyaan yang sering diajukan