August 27, 2026
Perhitungan imbalan kerja untuk perusahaan tambang dan energi tidak cukup dilakukan dengan mengalikan masa kerja dan gaji terakhir. Perusahaan perlu memisahkan kewajiban jangka pendek, pesangon, pensiun, […]
August 26, 2026
OJK dapat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang lalai mencadangkan imbalan kerja, terutama jika kelalaian itu membuat laporan keuangan menyesatkan, mengurangi laba secara semu, atau menunjukkan perusahaan […]
August 26, 2026
Regulasi OJK terbaru soal aktuaria tidak berdiri dalam satu aturan tunggal. Perusahaan asuransi perlu membaca beberapa ketentuan sekaligus, terutama POJK 23 Tahun 2023 tentang perizinan dan […]
August 26, 2026
Valuasi aktuaria dibutuhkan BUMN dan anak perusahaannya untuk menghitung kewajiban imbalan kerja secara masuk akal, bukan sekadar menebak berapa dana yang mungkin harus dibayar di masa […]
August 26, 2026
Tantangan aktuaria di industri konstruksi dan properti terletak pada ketidakpastian yang panjang, mahal, dan saling berkaitan. Aktuaris harus menghitung risiko kecelakaan kerja, keterlambatan proyek, kerusakan bangunan, […]
August 26, 2026
Cara paling aman memverifikasi konsultan aktuaria adalah memeriksa tiga hal sekaligus: kredensial aktuarisnya, legalitas kantor yang menawarkan jasa, dan bukti bahwa mereka pernah menangani masalah yang […]
August 24, 2026
Kebutuhan jasa aktuaria di Indonesia diperkirakan meningkat pada 2026, terutama karena perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan platform pembiayaan membutuhkan perhitungan risiko yang lebih rinci. Perubahan […]
August 24, 2026
Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) membantu menjaga kualitas layanan aktuaria dengan menetapkan standar profesi, mengatur sertifikasi, membina kompetensi anggota, dan menegakkan kode etik. Perannya terasa dalam pekerjaan […]
August 24, 2026
Kode etik profesi aktuaris melindungi klien dengan memaksa aktuaris bekerja berdasarkan kompetensi, kejujuran, kerahasiaan, dan penilaian yang bebas dari tekanan pihak yang membayar jasa. Aturan ini […]