August 27, 2026
Imbalan kerja di industri ritel dan distribusi tidak berhenti pada gaji bulanan. Totalnya bisa mencakup upah pokok, lembur, insentif penjualan, komisi, THR, iuran BPJS, cuti berbayar, […]
August 27, 2026
Perusahaan jasa profesional dan konsultan membutuhkan aktuaria terutama untuk menghitung kewajiban imbalan kerja, menilai risiko biaya tenaga kerja, dan menyediakan angka yang dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan […]
August 27, 2026
Perhitungan imbalan kerja untuk perusahaan tambang dan energi tidak cukup dilakukan dengan mengalikan masa kerja dan gaji terakhir. Perusahaan perlu memisahkan kewajiban jangka pendek, pesangon, pensiun, […]
August 27, 2026
Update regulasi ketenagakerjaan yang paling terasa pada imbalan kerja datang dari dua arah: aturan pesangon dan hak pekerja terus menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan, sementara standar akuntansi Indonesia […]
August 26, 2026
OJK dapat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang lalai mencadangkan imbalan kerja, terutama jika kelalaian itu membuat laporan keuangan menyesatkan, mengurangi laba secara semu, atau menunjukkan perusahaan […]
August 26, 2026
Kepatuhan laporan keuangan atas kewajiban imbalan kerja berarti perusahaan mencatat dan mengungkapkan seluruh hak pekerja yang sudah timbul, bukan hanya gaji yang dibayar bulan ini. Untuk […]
August 26, 2026
Valuasi aktuaria dibutuhkan BUMN dan anak perusahaannya untuk menghitung kewajiban imbalan kerja secara masuk akal, bukan sekadar menebak berapa dana yang mungkin harus dibayar di masa […]
August 26, 2026
Perusahaan perkebunan dan agribisnis wajib mengakui serta membayar imbalan kerja yang timbul dari hubungan kerja, mulai dari upah, THR, BPJS, cuti, lembur, sampai kompensasi ketika kontrak […]
August 26, 2026
Perhitungan aktuaria untuk perusahaan manufaktur dipakai untuk mengukur kewajiban imbalan kerja secara masuk akal, terutama pesangon, pensiun, penghargaan masa kerja, dan manfaat kesehatan setelah karyawan pensiun. […]